Analisis Sosiologi Hukum

Biaya Bedolan Pendaftaran Nikah

BAB I

PENDAHULUAN

  1. LATAR BELAKANG

Pernikahan merupakan akad yang memberikan faedah hukum boleh mengadakan hubungan keluarga (suami istri) antara pria dan wanita dan mengadakan tolong menolong dan memberi batas hak bagi pemiliknya serta pemenuhan kewajiban bagi masing-masing.1

Sejak lahir setiap manusia memiliki naluri untuk mencintai dan dicintai. Akan tetapi Islam sangat melarang orang yang saling mencintai melakukan sesuatu sekehendak hatinya demi memenuhi naluri ini. Untuk itu Islam memberikan solusi yang cerdas untuk umat manusia agar hubungan antara laki-laki dan perempuan tidak hanya sebagai pemenuhan hasrat biologis tapi juga bernilai ibadah yang diikat dalam sebuah akad yang sangat kuat, yaitu pernikahan.

Sebagai umat Islam, segala perbuatan kita telah diatur dalam hukum Islam, tidak terkecuali pernikahan. Pernikahan dalam Islam telah mengatur tata cara dan juga proses apa saja yang akan dilakukan ketika laki-laki dan perempuan mengadakan sebuah akad pernikahan, yaitu: khitbah, akad nikah, walimatul ‘urs, hak dan kewajiban suami istri, Talak dan lain sebagainya. Sebagai umat bernegara, kita juga mempunyai hukum positif yang telah diatur dalam undang-undang Negara. Dalam kaitannya dengan pernikahan, Negara kita mempunyai tiga undang-undang yang mengatur tentang pernikahan yaitu:

  1. UU No. 1 tahun 1974

  2. PP. No. 9 tahun 1975

  3. KHI No. 1 tahun 1991

Dalam ketiga undang-undang tersebut dijadikan sebagai acuan untuk melaksanakan perbuatan hukum khususnya untuk umat Islam di Indonesia tentang pernikahan dan segala sesuatu yang berhubungan dan diakibatkan oleh pernikahan. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa hukum Islam dalam undang-undang tersebut memasuki fase-fase baru dengan apa yang disebut dengan taqnin2 (peundangan). Banyak sekali ketentuan fiqih Islam tentang perkawinan ditransformasikan ke dalam Undang-undang tersebut walaupun dengan modifikasi-modifikasi pada beberapa bagian.

Pada bab-bab awal setiap undang-undang tersebut membahas tentang prinsip dan dasar perkawinan, syarat-syarat perkawinan sampai pada tata cara perkawinan. Ketika sepasang calon suami istri ingin menikah secara sah menurut hukum Negara, maka harus mengikuti tata cara perkawinan yang telah ditentukan dalam undang-undang perkawinan agar mendapat kepastian hukum. Pasangan yang akan melakukan perkawinan maka harus dicatat. Pencatatan akta nikah dilakukan oleh Pegawai Pencatat nikah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang No. 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak dan Rujuk. Setiap perkawinan harus dilangsungkan dihadapan dan di bawah pengawasan Pegawai Pencatat Nikah. Perkawinan hanya dapat dibuktikan dengan Akta Nikah yang dibuat oleh Pegawai Pencatat Nikah. Tanpa bukti ini suatu perkawinan tidak dianggap sah di mata hukum.

Adapun tugas pencatatan akta nikah adalah tugas Kantor Urusan Agama di setiap Kecamatan, dimana dalam pelaksanaan dan pelayanannya harus meningkatkan mutu pelayanan sehingga tidak terjadi penyimpangan bagi pelanggan seperti senang kawin siri dibanding mengurus akta nikah yang prosedurnya berbelit-belit dan tarifnya pun tidak jelas.

Tentang biaya pencatatan nikah atau tarif yang harus dibayar, dalam buku Pedoman Pegawai Pencatat Nikah (PPN) (2003: 16) telah ditentukan biaya pencatatan nikah, dengan tarif yang telah tercamtum bahwa Peraturan Pemerintah nomor 51 tahun 2000 tanggal 1 Juli 2000 menyebutkan bahwa biaya pencatatan nikah di KUA Kecamatan sebesar Rp. 30.000 (tiga puluh ribu rupiah), namun pada prakteknya lain.3

Terdapat banyak sekali informasi tentang kawin siri di Indonesia khususnya di media massa seperti di internet misalnya pada pernyataan “Dengan menikah di bawah tangan, ikatan suami istri seseorang tidak diakui oleh negara, sehingga mereka tidak berhak mengantongi surat nikah. Pernikahan massal merupakan fenomena kaum miskin yang semakin terpinggirkan oleh mahalnya biaya birokrasi”.

Mereka bukan tidak ingin menikah secara sah, baik dari sisi agama maupun negara. Akan tetapi, kemampuan kantong mereka terbatas. Kondisi ini berbahaya bagi kelangsungan hidup mereka sebagai warga Negara.

Gejala-gejala social ini di atas kemudian bisa dianalisis untuk memperoleh wawasan yang lebih mendalam tentang gejala social yang timbul akibat perilaku masyarakat yang menyimpang. Hal ini sesuai dengan teori Ideal Typus, yaitu suatu kosntruksi dalam pikiran seorang peneliti yang dapat digunakan sebagai alat untuk menganalisis gejala-gejala dalam masyarakat.4

Berangkat dari sinilah penulis mengangkat kasus tentang salah satu fenomena yang di keluhkan masyarakat tentang biaya pernikahan yang mahal khususnya masyarakat dari kalangan menengah ke bawah. Padahal dari pihak pemerintah sudah memberikan peraturan dan batasan yang jelas terkait dengan biaya administrasi yang akan dibebankan kepada pasangan yang ingin mencatatkan pernikahannya agar dapat dilaksanakan dengan mudah sederhana dan ringan. Akan tetapi data yang ada di lapangan justru menunjukkan sebaliknya. Maka patut kiranya agar dalam pembahasan selanjutnya akan dianalisis hal-hal yang mempengaruhi dan yang menjadi dampak dari perbuatan sejumlah oknum yang tidak bertanggungjawab.

  1. RUMUSAN MASALAH

  1. Bagaimana pemahaman masyarakat Desa Beran Kecamatan Ngawi tentang prosedur pendaftaran pernikahan di KUA?

  2. Bagaimana masyarakat Desa Beran Kecamatan Ngawi menanggapi tentang biaya pendafaran pernikahan di KUA Kecamatan Ngawi?

  3. Apa dampak dari pungutan liar dalam pelaksanaan pencatatan perkawinan pada masyarakat Desa Beran Kecamatan Ngawi?

  1. TUJUAN

  1. Mengetahui sejauh mana pemahaman masyarakat Desa Beran Kecamatan Ngawi tentang prosedur pendaftaran pernikahan di KUA

  2. Mengetahui tanggapan masyarakat Desa Beran Kecamatan Ngawi tentang biaya pendaftaran pernikahan di KUA kab. Ngawi

  3. Mengetahui dampak yang ditimbulkan akibat pungutan liar dalam pelaksanaan pencatatan perkawinan pada masyarakat Desa Beran Kecamatan Ngawi

BAB II

PEMBAHASAN

  1. ANALISIS DATA

    1. Pencatatan Pekawinan

Perkawinan merupakan sebuah akad, kontrak atau perikatan. Pengertian perkawinan sebagai sebuah akad lebih sesuai dengan pengertian yang dimaksud oleh undang-undang. Akad nikah dalam sebuah perkawinan memiliki kedudukan yang sentral. Begitu pentingnya akad nikah ditempatkan sebagai salah satu rukun nikah yang telah disepakati oleh para fuqaha. Kendati demikian tidak ada syarat bahwa akad nikah harus dituliskan atau diaktekan. Atas dasar inilah fiqih Islam tidak mengenal adanya pencatatan perkawinan.5

Pencatatan perkawinan tidak dianggap penting menurut fiqih walaupun ada ayat al-Qur’an yang menganjurkan mencatat segala bentuk transaksi muamalah. Berdasarkan apa yang telah dilakukan oleh umat Islam terdahulu, ada beberapa alasan mengapa pencatatan perkawinan tidak dimasukkan dalam syarat perkawinan:

    1. Larangan untuk menulis selain al-Qur’an karena sangat mengandalkan hafalan. Sehingga untuk mengingat sebuah peristiwa perkawinan bukanlah suatu hal yang sulit dilakukan dan tidak sulit pula untuk selalu diingat.

    2. Tradisi walimatul ‘ursy walaupun dengan seekor kambing merupakan saksi disamping saksi syar’i tentang sebuah perkawinan.

    3. Perkawinan yang berlangsung pada masa awal-awal Islam belum terjadi antar wilayah Negara yang berbeda. Biasanya perkawinan pada masa itu berlangsung di mana calon suami dan calon istri berada dalam suatu wilayah yang sama.6 Sehingga alat bukti seperti administrasi belum dibutuhkan.

Ketiga alasan di atas dapat dikatakan bahwa suatu pencatatan perkawinan belum dipandang sebagai sesuatu yang sangat penting sekaligus belum dijadikan sebagai alat bukti autentik terhadap sebuah perkawinan. Namun sejalan dengan perkembangan zaman dengan dinamika yang terus berubah maka banyak sekali perubahan-perubahan yang terjadi.

Pergeseran kultur lisan dan kultur tulis sebagai ciri masyarakat modern, menuntut dibuatkannya sebuah akta, surat sebagai bukti autentik. Saksi hidup yang tidak bisa lagi diandalkan tidak hanya dengan sebab bisa hilang karena kematian, manusia dapat juga menjadi kelupaan dan kehilangan akal. Atas dasar ini dibutuhkan suatu bukti yang abadi dan hal ini disebut dengan akta.

Salah satu bentuk pembaharuan hukum kekeluargaan Islam adalah dimuatnya pencatatan perkawinan sebagai salah satu ketentuan perkawinan yang harus dipenuhi. Dikatakan sebagai pembaharuan karena masalah ini tidak ditetapkan dalam kitab-kitab fiqih maupun fatwa-fatwa ulama manapun. Oleh karena itu, dalam hukum perdata islam di Indonesia, tentang pancatatan perkawinan ini telah diatur dalam undang-undang perkawinan, yaitu:

    1. UU Nomor 32 tahun 1954 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk di seluruh luar daerah jawa dan madura

    2. UU Nomor 1 tahun 1974 Pasal 2 ayat 2

    3. PP Nomor 9 tahun 1975 BAB II tentang pencatatan perkawinan

    4. KHI Nomor 1 tahun 1991 Pasal 5 ayat 1 dan 2

Yang bertugas untuk melaksanakan pencatatan nikah ini adalah pegawai pencatat nikah dan dibantu oleh pembantu pegawai pencatat nikah yang biasa disingkat dengan PPN dan P3N, dalam masyarakat dikenal dengan istilah naib. Kemudian pencatatannya dilakukan di Kantor Urusan Agama.

    1. Landasan Hukum tentang Biaya Pencatatan Perkawinan

Biaya pencatatan perkawinan yang dilaksanakan di KUA telah diatur dalam beberapa peraturan perundang-undangan, yaitu:

  1. PP Nomor 47 Tahun 2004

  2. Buku pedoman pegawai pencatat nikah

Biaya pencatatan nikah dan rujuk –biasa disingkat NR– yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004 (PP 47/2004), dengan besaran Rp 30.000,00 per peristiwa. Uang yang masuk dari masyarakat ini dikategorikan sebagai penerimaan negara bukan pajak (PNBP) dari kantor urusan agama (KUA) Kecamatan dan harus disetor seluruhnya ke kas negara. Atas izin Menteri Keuangan, setoran yang masuk dapat digunakan kembali oleh Departemen Agama maksimal 80%.
Biaya pencatatan NR yang ditetapkan dalam PP tersebut adalah biaya pencatatan atas peristiwa NR yang terjadi di KUA, sedangkan biaya pencatatan peristiwa yang dilangsungkan di luar KUA (biasa disebut dengan ”bedolan”) tidak diatur dalam PP. Dari sinilah yang kemudian memunculkan persoalan.

Biaya bedolan, selama ini diatur oleh kepala Kanwil Departemen Agama provinsi dengan persetujuan gubernur yang nominalnya tentu berbeda antara satu daerah dengan daerah lain. Kewenangan pengaturan ini ditetapkan dalam Keputusan Menteri Agama Nomor 298 Tahun 2003. Belakangan, oleh aparat pengawas biaya ini dipersoalkan, karena dinilai tidak sesuai dengan ketentuan undang-undang, alias liar. Pasal 23 ayat (4) menyebutkan : ”Hal keuangan negara selanjutnya diatur dalam undang-undang”. Dalam UUD 1945 Amandemen ketentuan ini dipertegas dalam Pasal 23A dengan kalimat: ”Pajak dan pungutan lain yang bersifat memaksa diatur dengan undang-undang”. Barangkali, ketentuan Pasal 23 ayat (4) itulah yang kemudian dituangkan dalam UU Nomor 20 Tahun 1997 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak. Hanya saja terdapat ketidakcermatan UU ini yang menempatkan Pasal 23 ayat (2) UUD 1945. Padahal pasal ini jelas-jelas menyebut: ”segala pajak untuk keperluan negara berdasarkan undang-undang”. Sedangkan UU 20/1997 mengatur penerimaan negara bukan pajak.

Dari Undang-undang PNBP lahir Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1999 yang sebagian pasalnya sudah begitu spesifik, antara lain seluruh penerimaan negara bukan pajak harus disetor langsung secepatnya ke kas negara (pasal 2), seluruh penerimaan negara bukan pajak dikelola dalam sistem APBN (pasal 3). Aturan lain yang juga dilahirkan oleh UU PNBP itu adalah Peraturan Pemerintah Nomor 51 Tahun 2001 (direvisi dengan Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 2004). Dalam PP terakhir itulah antara lain biaya pencatatan NR diatur seperti disebutkan di muka.

Biaya PNBP NR yang diatur dalam PP dan biaya bedolan yang diatur oleh otoritas internal Departemen Agama, semuanya merupakan proses transaksi dari masayarakat ke aparat pemerintah. Uang ini antara lain digunakan untuk kegiatan pelayanan pencatatan nikah dan rujuk di semua tingkatan (dari tingkat Kecamatan hingga tingkat pusat). Teorinya, uang ini kembali ke masayarakat dalam bentuk peningkatan pelayanan. Sedangkan bedolan selama ini ditarik langsung dari masyarakat dan digunakan tanpa melalui kas negara. Sebagian besar uang ini digunakan untuk transpor petugas pencacat nikah (PPN) pada KUA dan/atau pembantu PPN yang berada di Desa-Desa. Tentu saja ada juga mungkin ada yang mengalir ke pundi-pundi instansi sebagai dana off budget, sebab sebagian masyarakat membayar lebih dari yang ditetapkan, bahkan bisa berlipat-lipat jumlahnya.

Mengapa sampai terjadi peristiwa bedolan? Ini karena permintaan masyarakat itu sendiri yang menghendaki adanya pernikahan di luar kantor (KUA), bahkan di luar hari kerja. Untuk mengawasi dan mencatat peristiwa nikah sesuai tugas dan fungsinya, PPN atau pembantu PPN memerlukan tambahan transport dan biaya-biaya lainnya. Oleh aparat pengawas, pungutan-pungutan inilah yang dinilai liar dan perlu ditertibkan. Tapi hal semacam ini kebanyakan terjadi di kota-kota besar yang lebih berani dan tidak memandang status orang yang akan melaksanakan pernikahan apakah orang mampu atau tidak. Lain halnya di masyarakat Desa Beran Kecamatan Ngawi yang regulasi masyarakatnya tidak sebanyak yang ada di kota, dan masyarakat semacam ini terkesan nurut saja. Tapi tidak menutup kemungkinan keadaan masyarakat seperti disalahgunakan oleh orang yang ingin mendapatkan keuntungan lebih besar dari apa yang biasa didapatkan.

Untuk tahun 2008, pemerintah sudah menyediakan biaya operasional Rp 57,83 milyar per tahun untuk 4.860 KUA. Abdul Qodir, Kasubdit Kepenghuluan dan Pemberdayaan KUA pada Direktorat Urusan Agama Islam dan Pembinaan Syariah Ditjen Bimas Islam mempunyai kalkulasi demikian. Dari dua juta peristiwa NR seluruh Indonesia, separuhnya dilaksanakan di luar kantor. Jika setiap peristiwa memerlukan biaya Rp 200 ribu saja, maka diperlukan biaya Rp 200 milyar setahun. Artinya, masih diperlukan tambahan anggaran lebih dari Rp 142 milyar untuk menutupi biaya operasional itu. Itu baru kalkulasi perkiraan; bagaimana jika yang menikah di luar kantor sampai satu setengah juta peristiwa? Dan berapa uang masyarakat yang beredar jika yang dibayar oleh masyarakat rata-rata Rp 400 ribu? Benarkah biaya bedolan itu liar? Bukan. Setidaknya itulah pendapat Abd. Qodir. Menurutnya, yang namanya PNBP NR itu adalah tarif Rp 30.000,00 yang sudah ditetapkan dalam PP. Sedangkan bedolan bukan termasuk PNBP. Tapi Pak Qadir –begitu pejabat itu biasa dipanggil– setuju bila bedolan diatur dalam peraturan yang lebih kuat, misalnya Perda. ”Yang penting terminologinya dulu, bahwa bedolan bukan PNBP”, ungkapnya. Bisa dipahami kalau bedolan termasuk PNBP, tentu pengelolaannya harus tunduk kepada ketentuan APBN. Harus masuk ke kas negara, harus dimasukkan dalam dokumen anggaran, dan sederet proses lain yang dirasakan bakal ”ribet”.

Tidak lama setelah menduduki kursi Menteri Agama, Muhammad M. Basyuni sudah menerbitkan instruksi kepada seluruh Kepala Kanwil Departemen Agama Provinsi menyangkut pembiayaan pencatatan nikah. Setidaknya terdapat dua poin instruksi yang dituangkan dalam Instruksi Menteri Agama Nomor 2 Tahun 2004 itu, yakni :

  1. Larangan memungut biaya pencatatan nikah di kantor lebih dari yang ditetapkan (Rp 30.000,00);

  2. Larangan memungut biaya bedolan lebih dari yang ditetapkan oleh pemda berdasarkan persetujuan DPRD.

  1. ANALISIS TEMUAN LAPANGAN

    1. Pemahaman masyarakat Desa Beran Kecamatan Ngawi tentang prosedur pencatatan perkawinan di KUA

Hasil penelitian yang telah dilakukan di Ngawi Desa Beran dengan cara wwancara kepada beberapa orang yang pernah melaksanakan pernikahan menunjukkan bahwa masyarakat hanya mengetahui prosedur pernikahan secara umum saja, yaitu menyiapkan KTP masing-masing calon suami istri, menyiapkan kartu keluarga, dan beberapa foto. Hal ini dikarenakan masyarakat sepenuhnya mempercayakan kepada orang yang bekerja di KUA yang tempat tinggalnya satu Desa dengan mereka, dalam hal ini masyarakat menyebutnya “naib”. Mengenai prosedur pernikahan ini seperti yang dikatakan oleh ibu nurul ketika dimintai keterangan tentang pengalamannya melaksanakan pencatatan nikah:

kalau mau nikah ya datang ke pak malik (naib Desa setempat) menyerahkan KK, KTP dan foto saya dan suami saya. Selanjutnya nanti diurus pak malik sampai akad nikah, jadi kita tinggal bayar saja”7

Keberadaan seorang pegawai pencatat nikah yang berada di Desa memang sangat membantu terkontrolnya system masyarakat dalam melaksanakan pernikahan yang benar dan sah di mata hukum. Masyarakat pada umumnya memasrahkan sepenuhnya kepada naib tersebut. Negatifnya terlalu percayanya masyarakat pada pegawai yang berkompeten ini bisa jadi disalah gunakan oleh pihak terkait. Sedangkan masyarakat hanya “manut” saja.

Namun, yang lebih penting lagi adalah sejauh mana pemahaman masyarakat Desa Beran Ngawi terhadap pentingnya melakukan pencatatan perkawinan ke KUA sebelum dilaksanakan akad. Kebanyakan dari mereka hanya tahu bahwa pencatatan perkawinan untuk keperluan akta nikah. Selebihnya tentang pengaruh akta nikah terhadap hukum mereka kurang mengetahuinya. Maka dari masih banyak masyarakat Desa Beran Kecamatan Ngawi banyak yang melakukan nikah siri, bukan karena biaya pernikahan dianggap mahal, tapi mereka menganggap nikah siri dengan di KUA sama saja, bedanya kalau siri tidak dapat akta nikah sedangkan menikah di KUA mendapatkan akta nikah. Kebanyakan masyarakat di sana meresmikan pernikahannya di KUA setelah dapat beberapa tahun menikah di bawah tangan.

    1. Tanggapan masyarakat Desa Beran Kecamatan Ngawi tentang biaya pencatatan perkawinan di KUA Kecamatan Ngawi

Mengenai besarnya biaya pencatatan perkawinan yang ada di Desa Beran Kabupaten Ngawi rata-rata berkisar Rp. 300.000 sampai Rp. 350.000. Hal ini seperti yang disampaikan oleh ibu Ida seorang ibu rumah tangga yang penulis datangi di kediamannya:

waktu pertama suami saya mengajukan kepada pak naib untuk dicatatkan perkawinan saya dan suami saya sudah menyiapkan uang Rp. 300.000 untuk diberikan kepada pak naib. Kami sudah tahu biayanya sebesar itu karena diberitahu sama ibu saya. Sampai rumah pak naib kita ya tanya lagi bayarnya berapa dan pak naib bilang Rp. 300.000. Tapi kita gak pernah Tanya uang itu untuk apa. Lagi pula pak naib kan sudah biasa ngurusi pernikahan seperti ini jadi orang-orang Desa kebanyakan tahu harus bayar berapa. Tapi tentangga sebelah saya yang istrinya ada di beran kulon waktu daftar nikah biayanya Rp. 350.000, soalnya yang ngurusi orangnya sudah beda”8

Setelah di analisis memang jarang dari masyarakat Desa beran kabupaten Ngawi yang akan mencatatkan perkawinannya mendatangi langsung kantor KUA. Yang mereka tahu prosesnya bisa diwakilkan kepada pak naib selaku pegawai pencatat nikah dan bisa langsung mendatangi rumah pak naib. Jadi mereka hanya tahu semua bisa diselesaikan tanpa masalah dan tidak berbelit-belit. Kalaupun mereka datang ke KUA Kecamatan Ngawi, mereka tidak akan menemui papan informasi biaya pencatatan pernikahan, karena KUA Kecamatan Ngawi tidak mensosialisasikan biaya pencatatan nikah baik berupa tulisan ataupun sekedar informasi bagi yang akan melakukan pencatatan pernikahan.

Mengamati apa yang telah disampaikan oleh ibu Ida dalam kata-katanya yang terakhir bahwa biaya pernikahan ternyata memang relative dari siapa yang mengurusi. Setelah dikonfirmasi lagi kepada ibu Ida kenapa biaya pernikahan bisa berbeda padahal masih dalam satu Kecamatan yang sama, ibu Ida menuturkan bahwa perbedaan atau selisih biaya itu sebenarnya untuk naibnya sendiri, dengan kata lain selisih itu sebagai tips yang diberikan kepada naib yang mengurusi pencatatan perkawinan tersebut.

Minimnya wawasan masyarakat tentang hukum memang sangat mudah dimanfaatkan oleh para petugas pencatat nikah. Naib yang ada di Desa memang masuk dalam stratifikasi social tingkat atas, sebanding dengan tokoh agama. Jadi mustahil rasanya jika seorang yang menjadi panutan masyarakat melakukan pungutan liar yang dimasukkan sebagai biaya pencatatan perkawinan. Namun kenyataannya mengatakan bahwa semua orang dalam tingkat stratifikasi social manapun sangat mungkin untuk melakukan penyelewengan-penyelewengan bahkan seorang kyai.

Berikut adalah pengakuan salah seorang pegawai pencatat nikah yang biasa melayani pencatatan perkawinan untuk masyarakat Desa Beran Kecamatan Ngawi yang dimintai keterangan tentang besarnya biaya pernikahan yang biasa diminta dan dianggarkan untuk apa saja.

kalau ada orang yang datang ke rumah untuk minta bantuan dalam mengurusi administrasi pernikahan saya bilang biayanya Rp. 300.000. masyarakat gak menanyakan untuk apa karena memang biaya ini untuk keperluan mengurusi administrasinya di KUA. sebenarnya rincian Rp. 300.000 ini nanti kembali ke KUA dan untuk saya sendiri karena yang mengurusi saya. Rinciannya Rp. 200.000 disetorkan ke KUA, Rp. 50.000 untuk saya sendiri, dan jumlah ini merupakan kesepakatan antara pegawai pencatat nikah yang ada di Kecamatan Ngawi, kemudian yang Rp. 50.000 untuk meminta tanda tangan ke kepala Desa Beran. (ketika ditanya apakah minta tanda tangan ke kepala Desa Rp. 50.000 pak?) sebenarnya minta tanda tangan cuma bayar Rp. 10.000, yang Rp. 40.000 ya untuk bensin saya mbak (sambil tertawa ringan).9

Bapak Ibnu Malik mengakui bahwa pasangan yang melaksanakan pencatatan perkawinan bisa mengeluarkan uang lebih dari Rp. 300.000. kelebihan itu untuk membayar naib yang didatangkan dari KUA karena pasangan tidak melaksanakan akad nikahnya di KUA. Tapi bapak Ibnu Malik menerangkan bahwa membayar naib yang datang ke tempat akad nikah di luar KUA bukan merupakan tarif tambahan yang memang harus dipenuhi oleh pasangan calon suami istri, akan tetapi sebagai bentuk terima kasih karena telah berkenan datang dalam rangka melaksanakan pemeriksaan pencatatan perkawinan, atau orang Desa biasa sebut dengan istilah “amplop”. Jadi besar kecil uang dalam amplop itu tergantung pemilik hajat memberikan berapa banyak.

    1. Faktor dan Dampak dari Pungutan Liar dalam Pelaksanaan Pencatatan Perkawinan di Desa Beran Kecamatan Ngawi

Dari berbagai hal yang telah disebutkan di atas dapat dilihat bahwa yang menjadi faktor oleh pihak-pihak tertentu untuk melakukan pungutan liar yang mengatasnamakan lembaganya sebagai biaya yang harus dibayar oleh dalam melaksanakan pencatatan perkawinan. faktor-faktor tersebut antara lain:

  1. Adanya pungli itu diduga karena biaya bedolan (menikah di luar KUA).

  2. Status Petugas Pembantu Pencatatan Nikah (P3N) yang bukan pegawai negeri sipil.

  3. Kurang luasnya wawasan masyarakat tentang peraturan yang mengatur tentang biaya pencatatan perkawinan

  4. Kurangnya pengawasan dari pejabat Depag maupun KUA dalam pelaksanaan pencatatan perkawinan yang menjadi tugas Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencacat Nikah

Diambil dari beberapa wawancara di Desa Beran Kecamatan Ngawi, beberapa diantaranya sangat menyayangkan perbuatan pegawai pencatat nikah yang membebankan biaya pencatatan perkawinan yang mahal. Memang diantara mereka banyak yang tidak tahu sebenarnya biaya pencatatan perkawinan hanya Rp. 30.000 saja. Mereka menganggap bahwa biaya yang mencapai Rp. 300.000 sampai 350.000 adalah biaya yang sudah selayaknya dikeluarkan, dan seakan-akan telah menjadi ketentuan umum yang selama ini dijalankan. Namun setelah penulis informasikan bahwa biaya pernikahan hanya cukup dengan biaya Rp. 20.000 saja ada yang terkejut dan ada pula yang manganggap masih dalam batas kewajaran. Hal ini dikarenakan masyarakat sedikit banyak sudah mengetahui biaya pencatatan perkawinan yang lebih mahal di daerah yang lain, apalagi pembebanan biaya itu tidak mengenal kelas ekonomi masyarakat yang kebanyakan dikeluhkan oleh masyarakat menengah ke bawah.

Mengenai pendapat masyarakat Desa Beran Kecamatan Ngawi tentang dampak yang mungkin terjadi disebabkan biaya pencatatan perkawinan yang mahal, ibu nurul memberi keterangan sebagai berikut:

kalau biaya daftar nikah aja mahal ya kasihan orang yang miskin mbak. Bisa-bisa mereka gak jadi nikah, malah di tempat saya ada yang belum nikah tapi sudah punya anak. Tapi biasanya orang-orang yang gak punya uang nunggu ada nikah masal baru nikah.”10

Ibu ida menambahi bahwa dampak yang paling banyak terjadi di kalangan masyarakat adalah pernikahan di bawah tangan atau nikah sirri. Tidak dapat dipungkiri bahwa problem biaya pencatatan pernikahan yang mahal tidak menghalangi orang-orang yang sudah mampu menikah untuk menikah, walaupun pernikahan tersebut tidak diakui oleh Negara yang penting sah menurut Islam. Maka sudah selayaknya pemerintah harus merasa bertanggungjawab atas fenomena yang terjadi pada masyarakatnya.

Contoh kasus yang bisa dijadikan sebagai sebuah evaluasi. Sarwanto – Ida memutuskan untuk tidak menikah secara resmi dengan pencatatan di KUA. Keduanya terpaksa menikah di bawah tangan, yang mengakibatkan keduanya sering dianggap kumpul kebo. Pasangan anak muda ini hanyalah pekerja buruh di pabrik. Mereka hanya tamatan Sekolah Menengah Pertama (SMP).

Untuk biaya hidup, memang mereka masih merasa kembang-kempis. Namun, keinginan pasangan ini untuk hidup bersama dalam ikatan perkawinan sudah menggebu-gebu, tak tertahankan. Keduanya ingin menghindari perbuatan zina. Lalu, nekatlah keduanya datang ke KUA. Namun, petugas KUA memberikan harga yang cukup membuat mereka berpikir ulang: nikah resmi atau nikah di bawah tangan. Petugas KUA Ngawi meminta uang sebesar Rp 400 ribu, dengan perincian uangnya Rp 35 ribu untuk biaya pencatatan, Rp 215 ribu untuk penataran pernikahan, dan Rp 150 ribu untuk ongkos operasional,”

Sarwanto merasa keberatan dengan harga yang diberikan oleh KUA. Maklum, uang yang ia miliki tidak cukup untuk itu. Sebelumnya biaya pernikahan yang tercantum di KUA hanya Rp 35 ribu. Akhirnya pasangan ini memutuskan untuk menikah secara siri alias di bawah tangan.  Pasangan ini berharap bisa mendapatkan pelayanan gratis menikah di kemudian hari, seperti yang pernah dialami oleh teman seprofesinya sesama pekerja pabrik.

Karena itu, saat pernikahan massal diadakan di Desa tempat tinggalnya, pasangan muda ini langsung mengambil inisiatif untuk meresmikan pernikahan mereka yang sudah berjalan tiga setengah tahun dan telah mempunyai seorang anak. Inisiatif ini untuk mendapatkan pengakuan hak anak yang sah dari negara dan bisa mengurus surat keterangan kelahiran anak mereka.

Kontrakan Sarwanto yang hanya terdiri dua ruangan dan berukuran 3×3 meter itu terlihat penuh dan sumpek karena digabungkan dengan kamar tidur. Seorang bayi perempuan yang masih berumur 5 bulan tergolek lelap di pinggir dinding kamar, dekat tempat menanak nasi. Bayi inilah buah cinta Sarwanto – Ida. Sarwanto tidak mau anaknya tidak berhak mendapatkan pengakuan karena dianggap anak haram hasil di luar nikah.

Mungkin biaya pernikahan seperti itu untuk masyarakat tingkat menengah dan kalangan atas bukan merupakan masalah besar. Apalagi saat ini hampir sebagian orang tidak mau direpotkan dengan masalah yang kecil-kecil.

Tapi bagi masyarakat bawah semacam Sarwanto yang hidup serba kekurangan, merupakan masalah yang sangat besar. Apalagi untuk masyarakat sekelas Sarwanto, masalah itu belum termasuk gunjingan-gunjingan dari para tetangga yang berdampak mengganggu mental isterinya. “Untung ada pernikahan massal yang gratis, kalau tidak kuping harus tebal,” kata Sarwanto.

Praktek pungli yang dialami Sarwanto menambah coretan hitam untuk Departemen Agama (Depag) yang menaungi KUA sebagai tingkatan terkecil dari pelayanan jasa terhadap masyarakat.

Dalam kasus yang lain yang pernah terjadi di KUA, petugas meminta uang sesuai dengan kemampuan dari pasangan yang akan menikah. Menurut Edi, seorang pria yang baru menikah dua bulan lalu di KUA Kecamatan Ngawi,  petugas KUA meminta uang sebesar Rp 700 ribu tanpa barang bukti sebagai tanda penerimaan. Jika pasangan yang ingin menikah meminta penurunan harga, maka biaya itu diturunkan mentok sampai Rp 500 ribu oleh petugas KUA. “Pertanyaan pertama yang diajukan petugas KUA adalah alamat tempat tinggal dan menikah di mana. Kalau alamat dan tempat menikahnya dinilai tempat mahal, maka harganya yang diminta petugas KUA bisa mencapai Rp 1 juta,” kata Edi.

    1. Upaya Depag Mencegah Pungutan Liar dalam Pencatatan Perkawinan

وَلاَ تَأْكُلُواْ أَمْوَالَكُمْ بَيْنَكُمْ بِاْلبَاطِلِ وَتُدْلُوْا بِهَا الْحُكَّامِ لِتَأْكُلُوْا فَرِيْقاً مِنْ أَمْواَلِ النَّاسِ بِالإِثْمِ وَأَنْتُمْ تَعْلَمُوْنَ

Artinya:”Dan janganlah sebahagian kamu memakan harta sebagian yang lain di antara kamu dengan jalan yang bathil dan (janganlah) kamu membawa (urusan) harta itu kepada hakim, supaya kamu dapat memakan sebahagian daripada harta benda orang lain itu dengan (jalan berbuat) dosa, padahal kamu Mengetahui.” (QS Al-Baqarah: 188).

Tafsir resmi Departemen Agama (Al-Qur’an dan Tafsirnya) memberi judul  khusus ayat ini (Al-Baqarah: 188) dengan kalimat tegas: Menyogok dan memakan harta orang lain dengan cara tidak benar.  Setelah diuraikan penafsiran ayat itu, kemudian disimpulkan:

  1. Tidak boleh memakan harta orang lain dengan jalan yang tidak shah.

  2. Tidak boleh menyogok dan menerima sogokan untuk memperoleh sesuatu yang tidak shah dan membuat sumpah palsu atau menjadikan saksi palsu. (Al-Qur’an dan Tafsirnya, Depag RI,  1985/ 1986, juz 1, halaman 336-338).

Ayat Al-Qur’an itu telah ditafsirkan oleh Departemen Agama dengan jelas dan gamblang dalam kesimpulannya:  Tidak boleh memakan harta orang lain dengan jalan yang tidak shah.

Kesimpulan dari ayat itu pun tentunya bukan sekadar tulisan yang dicetak belaka, tetapi wajib diamalkan, dijadikan pedoman, tidak boleh dilanggar. Tetapi, selama ini pelanggaran-pelanggaran berupa memakan harta orang lain secara batil, justru diberi “contoh” oleh sebagian dari mereka yang berada di bawah lingkungan Departemen Agama itu. Contoh nyata yang telah dirasakan masyarakat, petugas-petugas KUA (Kantor Urusan Agama) alias Depag tingkat Kecamatan, yang digaji untuk mencatat pernikahan, sering terdengar memungut biaya banyak, berlipat-lipat dibanding ketentuan resminya. Bahkan apa yang disebut bedolan, yakni petugas agar datang ke tempat pernikahan di luar kantor KUA, sebenarnya sudah tidak usah diberi biaya dari masyarakat, karena sudah ada biayanya dari Depag itu sendiri. Tetapi kenyataannya? Lain di aturan lain di pelaksanaan.

Selain dalil yang telah dikemukakan di atas, pihak Depag juga memberikan dalil tentang ancaman Allah kepada orang yahudi sebagai berikut:

أَتَأْمُرُوْنَ النَّاسَ بِاْلبِرِّ وَتَنْسَوْنَ أَنْفُسَكُمْ وَأَنْتُمْ تَتْلُوْنَ اْلكِتاَبَ أَفَلاَ تَعْقِلُوْنَ

Artinya: “Mengapa kamu suruh orang lain (mengerjakan) kebajikan, sedang kamu melupakan diri (kewajiban) mu sendiri, padahal kamu membaca Al Kitab (Taurat)? Maka tidakkah kamu berpikir?.” (QS Al-Baqarah: 44).

Tafsir Depag menjelaskan ayat itu agak panjang, kemudian ditegaskan: Cukup jelas, bahwa susunan kalimat ini mengandung celaan yang tak ada taranya, karena barangsiapa menyuruh orang-orang lain untuk melakukan sesuatu perbuatan kebajikan padahal ia sendiri tidak melakukannya, berarti ia telah menyalahi ucapannya sendiri. (Al-Qur’an dan Tafsirnya, juz 1, halaman 118).

Dalam kasus ini, lembaga yang menerbitkan Kitab Tafsir resmi ini (Depag) menyuruh kebaikan-kebaikan berdasarkan ayat-ayat Al-Qur’an yang dijelaskan tafsirnya. Namun isi dari lembaga itu yaitu sebagian orang-orangnya, justru mengerjakan keburukan-keburukan, di antaranya adalah memakan harta orang lain dengan cara batil, yaitu memungut biaya secara tidak sah.

Kasus pungli dalam pencatatan perkawinan memang merugikan banyak pihak. Namun untuk membuktikannya sangat sulit. Pihak Depag kabupaten Ngawi sudah meminta biaya nikah digratiskan, tapi anggaran negara tidak cukup untuk semua. Depag tidak pernah menginstruksikan untuk minta dana seperti itu setiap penyuluhan ditegaskan jangan sampai ada kesalahan yang terulang.

BAB III

PENUTUP

  1. Kesimpulan

Kesimpulan yang dapat diambil dari analisis tentang pungutan liar dalam pelaksanaan pencatatan perkawinan adalah:

  1. Landasan hukum tentang biaya pencatatan nikah telah diatur dalam Peraturan Pemerintah nomor 32 tahun 1954, yang menyebutkan bahwa biaya pencatatan pernikahan di KUA adalah sebesar Rp. 30.000

  2. faktor yang mempengaruhi terjadinya pungutan liar dalam pelaksanaan pencatatan perkawinan yaitu: 1) Karena akad nikah dilakukan diluar Kantor Urusan Agama, 2) Karena Pegawai pencatat nikah atau pembantu pegawai pencatat nikah bukan pegawai negeri sipil, sehingga demi mendapat keuntungan yang besar, mereka memanfaatkan orang yang sedang melaksanakan pencatatan perkawinan dengan menarik tariff lebih dari yang sudah diatur dalam PP No. 32 Tahun 1954, 3) Kurang luasnya pemahaman masyarakat tentang peraturan yang mengatur biaya pencatatan perkawinan, 4) Kurangnya pengawasan yang dilakukan oleh Pejabat Depag atau KUA dalam pelaksanaan pencatatan perkawinan yang dilaksanakan oleh Pegawai Pencatat Nikah atau Pembantu Pegawai Pencatat Nikah.

  3. Dampak yang ditimbulkan akibat pungutan liar adalah: 1) Banyaknya pernikahan di bawah tangan (nikah siri), nikah siri ini merupakan solusi bagi masyarakat yang tidak mampu membayar biaya pencatatan perkawinan yang mahal, meski tidak memiliki akta nikah asalkan pernikahannya sah secara agama, 2) membatalkan rencana menikah, 3) Kumpul tanpa ikatan perkawinan yang sah.

  1. Saran

Dengan memperhatikan temuan-temuan ini, masalah yang dihadapi oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Ngawi dalam upaya memperbaiki penyelenggaraan pelayanan dalam pencatatan perkawinan harus diberi perhatian khusus agar tidak terjadi pungutan liar. Upaya memperbaiki system penarikan biaya ini barangkali dapat dilakukan dengan cara sebagai berikut:

  1. Meningkatkan pengawasan terhadap etika aparat dan memberikan sanksi (punishment) kepada aparat yang melanggar aturan dalam bentuk teguran/peringatan, penundaan atau penurunan pangkat, atau pemecatan. Memberikan hadiah (reward) kepada aparat yang melaksanakan etika pelayanan dengan baik dalam bentuk penghargaan, baik dalam bentuk materi, maupun non materi.

  2. Agar lebih transparan dalam hal tarif atau biaya administrasi, selain pengumuman tarif menurut PP. No. 32 tahun 1954 yang telah terpasang di dinding, juga harus mengumumkan jumlah tarif yang telah sepakat  bersama dari setiap KUA yang ada di Kebupaten Ngawi, bahwa tarif yang akan ditarik dalam jumlah berapa bisa diketahui masyarakat secara umum, sehingga dapat dimaklumkan bersama oleh masyarakat pengguna jasa.

1 Abd. Rahman Ghazali, Fiqh Munakahat, (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 9

2 Amiur Nurudin, Azhari Akmal Tarigan, Hukum Perdata Islam di Indonesia (Jakarta: Kencana, 2006), hlm. 26

4 ___________, teori-teori sosiologi, (filetype: PDF)

5 Ibid., hlm. 120

6 Ibid., hlm. 121

7 Nurul, wawancara 3 januari 2009, jam 14.00 dikediaman ibu nurul

8 Ida, wawancara 3 Januari 2008, pukul 17.00 di kediaman ibu Ida

9 Ibnu Malik seorang P3N Kecamatan Ngawi, wawancara 3 Januari 2009 pukul 08.00 WIB,

10 Nurul, wawancara 3 januari 2009, jam 14.00 dikediaman ibu nurul

About these ads

6 thoughts on “Analisis Sosiologi Hukum

  1. Pingback: Analisis Sosiologi Hukum « Rievaz’s Weblog
  2. wau…..
    hebat nih penelitiannya
    kalo udah biasa nangni pernikahan, paling gak ntar kalo nikah dah siap & gak takut ketipu nih
    kapan2, bisa ajari pengetahuan tentang nikah gak mbak?…….

  3. wah, ……
    enak ya kalo udah faham seluk beluk pernikahan, jadi ntar kalo memang bener2 dah mau nikah paling tidak udah tau prosedur dan caranya, gak akan mungkin ketipu kali…
    kapan2 bisa ngajarin ilmunya gak nih?….

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s