Harta warisan yang tak dibagi

HARTA WARISAN YANG TAK DIBAGI

Kronologi Kasus

Cipto Darsono seorang bapak yang mempunyai dua istri, istri pertama sudah meninggal dunia, sedangkan istri kedua masih hidup dan biasa dipanggil Mbok Jembleh. Dari istri pertama Cipto Darsono memiliki seorang anak perempuan bernama Sainem. Karena dari istri kedua Cipto tidak mempunyai anak, maka Cipto mengadopsi seorang anak laki-laki bernama Sukirman. Jadi keluarga yang hidup serumah dengan Cipto ada tiga orang, yaitu Mbok Jembleh, Sainem dan Sukirman.

Semasa hidup Cipto mempunyai tanah yang banyak, diantaranya:

1. Sawah seluas 0,185 Da persil No. 80 a S IV

2. Sawah seluas 0,177 Da dan

3. Tanah pekarangan seluas 39 ubin persil No. 81, di Komplek GOR Kel. Sidanegara, Kab. Cilacap

Kemudian oleh Cipto tanah pekarangan seluas 39 ubin itu dihibahkan kepada Sainem seluas 20 ubin, sedang 19 ubin sisanya diberikan kepada Sukirman anak angkat Cipto yang dirawatnya sejak masih bayi. Penghibahan tanah pekarangan tersebut dicatatkan pada Kantor Kelurahan setempat.

Pada tahun 1985, Cipto meninggal dunia dengan meninggalkan tiga orang seperti yang telah disebutkan di atas. Dan juga meninggalkan sejumlah harta warisan berupa sejumlah tanah sawah yang belum dibagi.

Tanah warisan berupa sejumlah tanah sawah tersebut seharusnya dibagi untuk semua ahli waris. Namun ternyata tanah sawah tersebut dijual oleh Sainem dan Sadirman (keponakan Cipto Darsono) kepada Wardi, Sri Mulyani dan Suroso. Padahal sawah yang dijual tersebut menghasilkan gabah 4 ton/tahun yang selama ini menghidupi Cipto dan keluarganya.

Karena musyawarah tidak berhasil menyelesaikan masalah tanah warisan Cipto almarhum, akhirnya Sukirman untuk dirinya sendiri dan mewakili janda Mbok Jembleh, mengajukan gugatan perdata di Pengadilan Negeri sebagai Penggugat melawan para Tergugat yaitu Sainem, Sardiman, Wardi, Sri Mulyani dan Suroso.

Kemudian dengan pertimbangan yang intinya bahwa memang harta warisan berupa tanah yang ditinggalkan oleh Cipto belum dibagi, sehingga Pengadilan Negeri mengabulkan seluruh gugatan yang diajukan. Jadi dapat disimpulkan bahwa keputusan Pengadilan membenarkan gugatan yang diajukan oleh Sukirman dan Mbok jembleh bahwa tanah yang dijual harus dikembalikan kepada orang yang berhak yaitu Mbok Jembleh.

Namun dalam hal ini pihak para Tergugat tidak mau mengalah begitu saja, mereka kemudian mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi. Dan hasil dari Pengadilan Tinggi nampaknya tidak dapat membuat mereka lega, karena Pengadilan Negeri menganggap bahwa alasan dan pertimbangan Hakim Pertama yang menjadi dasar putusannya telah tepat dan benar. Tidak berhenti sampai di situ, akhirnya mereka para tergugat mengajukan permohonan kasasi kepada Mahkamah Agung. Sainem pribadi merasa keberatan dengan putusan Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi, karena posisi Sainem sendiri terhadap harta warisan tersebut merupakan salah satu ahli waris yang sah, karena Sainem merupakan anak kandung satu-satunya. Atas pertimbangan ini Sainem merasa bahwa tindakannya menjual sebagian tanah waris yang belum dibagi tersebut adalah sah. Berbeda dengan Sardiman yang juga menjual sebagian tanah waris tersebut, tindakan yang dia lakukan tersebut tidak mempunyai dasar hukum, karena dia bukan merupakan ahli waris dari Cipto Darsono.

Dengan berbagai pertimbangan ulang, maka Mahkamah Agung mengabulkan permohonan kasasi yang diajukan oleh para penggugat. Dan Mahkamah Agung memutuskan bahwa Wardi, Sri Mulyani dan Suroso (pihak yang membeli tanah dari Sainem dan Sadirman) dinyatakan dihukum dengan mengosongkan tanah yang sudah dibeli, dan Mbok Jembleh masih berhak menikmati seluruh peninggalan harta peninggalan Cipto Darsono.[1]

Waris dalam Konsep Hukum Perdata

Konsep waris berikut ini merupakan konsep yang diambil dari pasal-pasal KUH Perdata yang menjadi dasar analisis kasus yang penulis angkat

Menurut K.U.H Perdata bahwa hukum waris adalah hukum-hukum atau peraturan-peraturan yang mengatur tentang apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban tentang kekayaan seseorang pada waktu ia meninggal dunia akan beralih pada orang lain yang masih hidup.[2] Subekti mengatakan bahwa hanyalah hak-hak dan kewajiban-kewajiban dalam lapangan hukum kekayaan harta benda saja yang dapat diwariskan. Dalam hukum waris juga berlaku suatu asas, bahwa apabila seseorang meninggal dunia, maka seketika itu juga segala hak dan kewajibannya beralih pada sekalian ahli warisnya. [3]

Dalam pasal 830 disebutkan bahwa pewarisan hanya terjadi karena kematian.[4] Jadi kematian orang yang meninggalkan harta merupakan syarat dari terjadinya pewarisan. Dengan meninggalnya orang yang memiliki harta warisan, maka beralihlah harta warisan itu kepada ahli waris

Adapun dalam kaitannya siapa yang berhak menjadi ahli waris adalah sebagaimana yang ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang diatur dalam pasal 832 KUH Perdata, yaitu:

1. Para keluarga sedarah, baik sah maupun luar kawin

2. Suami istri yang hidup terlama

ahli waris karena hubungan darah telah ditegaskan dalam pasal 852 KUH Perdata. Ahli waris karena karena hubungan darah ini yaitu anak atau sekalian keturunan mereka, baik anak sah maupun luar kawin.

Menurut pasal 833 ayat I KUH Perdata bahwa yang dapat diwariskan atau obyek kewarisan adalah segala barang yang dimiliki si pewaris, segala hak dan segala kewajiban dari si pewaris.[5]

Menurut pasal 834 BW menyebutkan bahwa seorang ahli waris dapat menuntut apa saja yang termasuk harta peninggalan si meninggal diserahkan padanya berdasarkan haknya sebagai ahli waris, si ahli waris boleh mengajukan gugatan baik untuk seluruhnya apabila ia adalah ahli waris satu-satunya atau hanya sebagian apabila ada beberapa ahli waris yang lain.[6]

Dalam pasal 839 disebutkan bahwa orang yang dikecualikan dari pewarisan, wajib mengembalikan segala hasil dan pendapatan yang telah dinikmati sejak warisan itu jatuh.[7]

Pasal 852 BW menyatakan tentang warisan suami atau istri yang meninggal terlebih dahulu, si suami atau istri yang hidup terlama, dipersamakan dengan seorang anak yang sah dari si meninggal, maksudnya apabila perkawinan suami istri itu adalah untuk kedua kali atau lebih, dan dari perkawinan yang dahulu ada anak-anak atau keturunannya, maka si istri atau suami yang baru tidak akan mendapat bagian warisan yang lebih besar dari pada bagian warisan yang akan diterima oleh anak dari hasil perkawinan yang terdahulu. Dalam pasal ini juga disebutkan bahwa apabila sejumlah harta warisan telah dihibahkan, maka bagian warisan ahli waris yang ada harus dikurangi sejumlah harta yang dihibahkan.[8]

Analisis Kasus

Kasus waris merupakan kasus yang seringkali muncul setelah pewaris meninggal. Kasus-kasus yang santer adalah tentang perebutan harta waris antara ahli waris, sifat keserakahan mereka muncul dengan keinginan untuk memiliki sebagian besar atau seluruh harta warisan yang ditinggalkan.

Namun dalam kejadian ini, kasus waris yang diangkat tidak sampai pada perebutan harta warisan, melainkan penyalahgunaan harta warisan sebelum terlebih dahulu harta waris itu dibagi.

Kasus ini dapat memperoleh kepastian hukum, karena dari kepastian hukum itu yang menentukan apakah dan bagaimanakah pelbagai hak-hak dan kewajiban khususnya yang terkait dengan kasus waris ini.

Kematian orang yang mempunyai harta merupakan syarat terjadinya pewarisan, hal ini sesuai dengan pasal 830. Sehingga Sejak Cipto Darsono meninggal dunia, maka terjadilah pewarisan yang dalam hal ini orang yang berhak adalah Mbok Jembleh dan Sainem. Adapun Sukirman tidak termasuk kedalam orang yang berhak menerima warisan yang ditinggalkan Cipto Darsono, karena Sukirman merupakan anak adopsi atau anak angkat. Akan tetap Cipto Darsono telah menunjukkan keadilannya sebagai seorang Ayah dengan menghibahkan sejumlah bagian tanah pekarangan. Dan menurut pasal 832 BW telah diatur tentang siapa saja yang berhak menerima harta warisan, dan anak adopsi tidak termasuk di dalamnya. Sedangkan Mbok Jembleh merupakan orang dalam kategori suami istri yang hidup terlama, dan Sainem merupakan orang dalam kategori keluarga sedarah, jadi keduanya dianggap berhak menerima harta warisan dari Cipto Darsono.

Harta yang ditinggalkan Cipto Darsono berupa tanah sawah merupakan obyek waris, hal ini sesuai dengan pasal 833 ayat I KUH Perdata. Dalam kenyatannya, harta warisan yang ditinggalkan oleh Cipto Darsono tidak terbagi dan tidak dilakukan pembagian setelah Cipto Darsono meninggal. Sainem yang merasa dirinya berhak atas seluruh harta peninggalan Ayahnya, kemudian dia bersama Sardiman (keponakan Cipto Darsono) menjual tanah warisan tersebut tanpa sepengetahuan Mbok Jembleh kepada Wardi, Sri Mulyani dan Suroso. Sainem menjual tanah tanpa seizin Mbok Jembleh kemungkinan karena Sainem berfikir bahwa Mbok Jembleh bukanlah Ibu kandungnya. Namun menurut pasal 832 Mbok Jembleh termasuk sebagai orang yang berhak mendapat warisan tersebut, jadi meski Sainem juga berhak dan ingin menjual tanah tersebut, seharusnya dia meminta izin atau seharusnya dimusyawarahkan dengan Mbok Jembleh.

Dari kronologi kasus di atas tidak bisa diketahui dengan jelas bahwa, apa sebenarnya motif Sainem menjual tanah tersebut?. Kalau memang Sainem menjual tanah tersebut untuk kepentingan pribadi, maka jelas tindakan Sainem ini akan sangat merugikan Mbok Jembleh, karena sejak Cipto Darsono masih hidup, tanah sawah itulah yang memenuhi kebutuhan hidup keluarganya.

Namun dalam kronologis juga dituliskan bahwa setelah Sainem menjual tanah warisan tersebut, di sana sempat terjadi musyawarah namun tetap tidak mampu menyelesaikan masalah. Maka dapat disimpulkan bahwa Sainem menjual tanah itu untuk keperluan pribadi, padahal dia sudah mendapatkan hibah tanah pekarangan sewaktu Ayahnya masih hidup.

Sukirman dalam hal ini meski bukan termasuk sebagai orang yang berhak mendapatkan warisan, dia mewakili Mbok Jembleh untuk menuntut hak yang seharusnya didapatkan oleh Mbok Jembleh kepada Pengadilan Negeri. Yang dilakukan Sukirman ini dibenarkan dalam BW pasal 834 mengenai kebolehan ahli waris menuntut hak waris penuh apabila dia satu-satunya ahli waris, dan menuntut sebagian apabila ada ahli waris lain. Ternyata putusan sidang Pengadilan Negeri pun memihak kepada Mbok Jembleh, karena memang dapat dipastikan bahwa Mbok Jembleh berhak menikmati harta warisan tersebut selama Mbok Jembleh belum menikah lagi atau meninggal dunia. Ketika Sainem mengajukan banding ke Pengadilan Tinggi pun hasilnya tetap sama seperti putusan pada Pengadilan Negeri. Hal-hal yang perlu dijadikan pertimbangan adalah, apakah tanah tersebut setelah ditinggal mati oleh Cipto Darsono masih dinikmati oleh Mbok Jembleh? Dan apakah tanah tersebut masih atas nama Cipto Darsono?. Apabila bisa dibuktikan bahwa sebelum dijual tanah tersebut masih atas nama Cipto Darsono, maka tiga orang tergugat (yang membeli tanah dari Sainem dan Sardiman) tidak dapat mempertahankan tanah yang dibeli dari Sainem dan Sardiman, walaupun mereka dapat menunjukkan bukti pembelian tanah. Akan tetapi apabila diteliti lebih lanjut, maka tergugat yang membeli tanah tersebut berhak mendapat perlindungan hukum, karena ketika membeli tanah tersebut mereka terlepas dari latar belakang tanah tersebut apakah mereka membeli dari pemilik tanah yang sah atau tidak, apabila telah terjadi transaksi maka tanah itu adalah milik mereka.

Disamping itu tentang apa yang dilakukan Sainem menjual tanah tersebut bisa dikatakan sah, karena Sainem merupakan anak kandung satu-satunya Cipto Darsono. Dan juga berdasarkan pasal 852 BW, bahwa bagian istri yang hidup terlama tidak akan mendapatkan bagian lebih besar dari pada anak kandung dari istri terdahulu. Di sini yang perlu digaris bawahi adalah tanah yang dijual oleh Sainem bukan seluruh tanah, akan tetapi hanya sebagian saja, dan sebagian yang lain dijual oleh Sardiman (keponakan Cipto Darsono). Hanya saja kurang jelas bahwa apakah yang dijual oleh Sainem adalah bagian yang lebih besar dari pada yang dijual oleh Sardiman? Ataukah sama besarnya?.

Apabila dilihat dari pihak Sardiman, posisi Sardiman sendiri adalah lemah. Dia tidak mempunyai dasar hukum untuk menjual tanah warisan tersebut, karena Sardiman bukanlah ahli waris dari harta peninggalan pamannya, sehingga ia tidak berhak menjual dan menguasai tanah tersebut. Maka putusan yang paling tepat adalah seperti apa yang diputuskan oleh Mahkamah Agung, juga sesuai dengan yang telah diatur dalam pasal 839 BW. Sehingga dari keputusan ini memunculkan putusan bahwa, orang yang telah membeli tanah dari Sardiman inilah yang harus dikembalikan, dan kemudian dikembalikan kepada yang berhak, yaitu Mbok Jembleh.

Kesimpulan

Dalam penyelesaian masalah terkait dengan waris di Indonesia mempunyai dua alternatif pilihan. Yang pertama Pengadilan Negeri yang mempergunakan prinsip KUH Perdata atau hukum BW, dan yang kedua adalah Pengadilan Agama yang menggunakan prinsip Hukum Waris Islam yang dikodifikasi dalam Kompilasi Hukum Islam.

Hukum di Indonesia memberikan kebebasan memilih Pengadilan mana diantara kedua badan Peradilan tersebut yang akan dijadikan sebagai badan penyelesaian masalah kewarisan.

Sesuai dengan kronologi kasus di atas, apabila ada ahli waris yang ingin memanfaatkan harta warisan sesuai dengan kehendaknya, maka seharusnya para ahli waris segera mengurus pembagian harta waris segera setelah si pemilik harta meninggal. Jika mereka ingin diselesaikan secara agama maka pergi ke Pengadilan Agama, dan apabila ingin dilaksanakan dengan KUH Perdata maka pergi ke Pengadilan Negeri.

Dan kasus di atas menunjukkan bahwa para ahli waris memilih Pengadilan Negeri untuk menyelesaikan perkara waris. Hanya saja yang disayangkan, kenapa sebelumnya tidak dilakukan pembagian warisan agar bagian-bagian tersebut jelas, dan masing-masing ahli waris mengetahui haknya masing-masing, agar tidak terjadi sengketa dikemudian hari. Kalaupun ada sengketa, maka akan dapat cepat diselesaikan karena pembagian warisan telah dilaksanakan.


[1] Kronologi kasus ini dimbil dari Internet Hot Spot Matos, tgl. 2 Januari 2008 dengan redaksi yang telah di revisi.

[2] Saifullah, Konsep Dasar Hukum Perdata, (Malang: Fakultas Syari’ah UIN Malang, 2004), hlm. 84

[3] Subekti, Pokok-Pokok Hukum Perdata, (Jakarta: PT. Intermesa, 2005), hlm. 95-96

[4] Subekti, Tjitrosudibio, Kitab Undang-undang Hukum Perdata, (Jakarta: PT Pradnya Paramita, 2006). Hlm. 222

[5] Saifullah, Op.cit., Hlm. 85

[6] Subekti, Tjitrosudibio, Op.cit., Hlm. 222

[7] Ibid., Hlm. 839

[8] Ibid., Hlm. 226

About these ads

14 thoughts on “Harta warisan yang tak dibagi

  1. Saya ingin bertanya berapa bayak bagian wrisan yang didapat ayah saya dan anak angkat dari kakak ayah saya.Jadi begini krolologisnya ayah saya mempunyai kakak kandung seayah tetapi beda ibu.dan kakak ayah saya tidak mempunyai anak tetapi mengangkat 2 orang anak yang tanpa pengangkatan yang syah jadi hanya lisan.Nah kakak ayah sudah meninggal sekitar sepuluh tahun yang lalu.Lalu kakak dari ayah saya ini meninggal dengan tidak membuat wasiat,hibah dan yang setara dengan itu.Dan semua surat2 peninggalan warisan dari kakak ayah saya dikuasai semua oleh anak angkat dari kakak ayah saya.Dan senua surat2 masih atas nama kakak dari ayah saya.Yang saya ingin pertanyakan adalah 1.apakah ayah saya berhak atas warisan dari kakak kandungnya sedangkan kakak kandungnya dan apabila berhak berapa bagiannya?2.Apakah anak angkat dari kakak ayah saya berhak atas warisan dari kakak ayah saya sedangkan mereka tidak diangkat secara sah hanya lisan dan tidak dapat wasiat dan apabila berhak berapa bagiannya?

  2. Saya ingin bertaya. Sebelum orang tua saya meninggal telah membagikan warisan ke anak-anaknya yang berupa tanah, tetapi setahu saya belum dinaikkan ke anak-anaknya. Selang beberapa waktu setelah ibu saya meninggal (bapak telah meninggal lebih dulu) ada salah satu dari saudara saya yang menjual warisan tersebut tanpa minta persetujuan dari saudara-saudaranya. Padahal andaikan diantara kami tahu bahwa tanah tersebut akan dijual, antara kami ada yang beminat membelinya menyelamatkan tanah-tanah tersebut jangan sampai jatuh ke orang lain. Apakah penjualan tanpa persetujuan saudara-saudara yang lain sah, atau nantinya akan muncul suatu masalah apabila si pembeli mau mengurus Kartu C ?
    Atas informasinya saya menghaturkan banyak terima kasih.

  3. Yth.Pengurus Forum ini.
    Kronologisnya begini :
    Dulu sewaktu Ayah saya masih muda kira2 tahun 1959 telah memohonkan(mendaftarkan) tanah kebon kami (beberapa bagian, jumlah kl. 20 ha.) ke Agraria Mempawah (Pontianak), alhasil sertifikat akhirnya diterbitkan juga pada tahun. 1963. (ada 5 sertifikat).

    Duduk permasalahannya adalah …..
    Sertifikat2 tsb ternyata diatas namakan Abang kami (sulung) atas dasar Selembar Surat Wasiat.
    (Ayah kami meninggal thn 2003), Jadi dengan bebasnya dia (abang) menjual tanah2 tersebut sebagian demi sebagian tanpa kompromi dgn kami.(kami ada 9 saudara).

    Pertanyaannya ;
    Dapatkah kami adakan gugatan ?
    Kepada siapa kami hrs menggugat ?
    Harus dari manakah kami menggugat ?

    Mengingat kami hanya memegang 2 lembar fotocopy sertifikat saja.

    Demikian, atas perhatian dan informasinya kami haturkan terima-kasih.

    TTD : Tamhir/ telp. (021)-99563519

  4. sebelumnya kami ucapkan banyak terimakasih.
    sengketa masalah waris memang banyak sekali terjadi, dan sengketa semacam ini tak jarang menimbulkan keadaan yang ‘panas’ dalam hubungan kekeluargaan. untuk itu, sebelum sengketa waris diangkat ke meja hijau, kami menyarankan agar seluruh keluarga (ahli waris almarhum) untuk berkumpul dan mendatangkan seorang tokoh masyarakat agar permasalahan harta warisan bisa diselesaikan secara kekeluargaan. akan lebih baik jika mendatangkan orang sebagai saksi atau orang yang mengetahui tentang kronologis cerita ketika peralihan harta tersebut dilakukan.
    jika saudara ingin mengangkat sengketa waris ke jalur hukum, berikut kami memberikan pertimbangan.
    1. dana yang dibutuhkan tidak sedikit, dan tidak akan diselesaikan dalam waktu yang singkat
    2. mengingat tergugat (abang) mempunyai bukti berupa sertifikat atas nama dirinya, dan tergugat mendapatkannya atas wasiat yang diamanahkan dari almarhum, maka dalam hal ini tergugat mempunyai kekuatan hukum yang autentik. untuk itu penggugat akan kesulitan jka tidak mempunyai bukti yang kuat pula. penggugat bisa mengajukan bukti berupa saksi yang tahu menahu soal kronologis cerita bagaimana tanah itu bisa diwasiatkan kepada tergugat)
    3. di sisi lain, anggota keluarga boleh mengajukan gugatan atas harta warisan ini, apabila tergugat (abang) menyalahgunakan pemakaian harta warisan kepada hal yang negatif. (faktor gugatannya berbeda dengan apa yang saudara inginkan di awal).
    sengketa waris memang masalah yang kompleks, jadi kami mengalami kesulitan jika tidak mengetahui duduk perkaranya secara detail. demikian kurang lebih gambaran solusi yang kami berikan. semoga Allah memudahkan segala urusan kita. amin.
    wallahu a’lam bisshowab! wassalam.
    (hasil diskusi kecil penulis dengan Ust. Saifullah dosen hukum perdata fak. syariah UIN Malang)

  5. sebenarnya sy sempat mendiskusikan dengan dosen yang lebih concern di bidang itu, insyaAllah dalam waktu dekat sy upload hasilnya… syukron, semoga bermanfaat dan saling memberi manfaat!

  6. Yth. Pengurus Forum ini.
    Kronologis : Kami 9 bersaudara, yang satu telah meninggal pada tahun 2000. Ayah kami meninggal tahun 2001 dan ibu kami meninggal pada tahun 2005. Orang tua kami meninggalkan sebuah rumah yang lokasinya cukup strategis dan mempunyai harga jual yang bagus. Dari 9 bersaudara ini ada 4 orang yang belum memiliki rumah dan membutuhkan tempat tinggal yang layak. Bila warisan orang tua kami dijual ( sudah ada yang mau membelinya ) maka ke 4 saudara kami tersebut masing-masing akan dapat membeli rumah sendiri-sendiri. Tapi kendalanya yaitu ada satu saudara kami yang tidak menyetujui rumah tersebut dijual dengan alasan yang tidak jelas, yang mana berarti menghalangi saudara-saudara yang lainnya untuk mendapatkan haknya
    Yang kami tanyakan : Apakah untuk bisa menjual rumah warisan tersebut kami harus mengajukan gugatan dulu ke Pengadilan Agama setempat atau dapat dilaksanakan hanya dengan membuat surat pernyataan bersama yang mewakili 8 ahli waris yang menyatakan setuju rumah warisan dijual?
    Demikian, mohon diberikan saran dan solusi.
    Terima kasih.

  7. Mbak bukannya waris di Indonesia sejak berlakunya UU Nomor 3 Tahun 2006 tentang peradilan agama gak mengenal hak opsi untuk memilih tempat pengadilan apakah akan PN atau PA lagi ya?
    Mohon tanggapannya karena saya juga masih dalam tahapan belajar….

  8. Mohon masukan,tante saya menikah tahun 1981,slama pernikahan tidak dikarunia keturunan,kemudian pada tahun 1993 mereka ber dua membeli rumah ats nama suami tante saya,lalu rumah tersebut ditempati oleh adik kandung suami tante saya,dan suami tante saya meninggal dunia tahun 1997,kemudian sekarang tante saya mau menjual rumah tersebut tapi dihalang2i oleh ipar tante saya itu,mohon masukan nya.trims

  9. ya anda betul, lalu msalahnya dimana? (maaf ada beberapa hal yang lupa di file otak sy, jadi tdk smpat baca tulisan lg. mau mbaca skrg blm smpt)

  10. mohon bantuannya. saya ingin bertanya ada seorang suami katakanlah si A menikah dengan si B (istri pertama), lalu melahirkan 2 keturunan laki-laki dan perempuan katakanlah C dan D. Bbrpa tahun kemudian B meninggal dunia lalu A menikah lagi dengan E (istri kedua) tetapi dalam pernikahan tsb tidak dikaruniai anak. setelah si A meninggal dunia. Si E menguasai beberapa harta dari pewaris tsb. yang saya ingin tanyakan bagaimana penyelesaiannya karena si istri kedua yg menguasai harta tsb? dan apakan benar jika si istri kedua menguasai harta tsb? terima kasih sebelumya

  11. saya ada masalah keluarga,tentang pembagian harta warisan peninggalan orang tua.

    Harta tersebut berupa tanah dan rumah,harta tersebut sebenarnya harta warisan dari keluarga kakek saya sebelum menikah dengan nenek saya.lalu kakek menikah dengan nenek saya dan mendapatkan 1 anak perempuan yaitu ibu saya. ibu saya mempunyai 3 orang anak 2 laki-laki dan 1 perempuan. nenek saya mengangkat 1 anak laki- laki dari saudara dia.nenek punya harta warisan sendiri dari keluarga nenek 8 are.dan anak angkatnya juga punya warisan yang sama dengan nenek.karena orang tua anak tersebut sudah meninggal.
    sekarang yang jadi masalah,nenek menganggap semua harta peninggalan kakek itu hak dia.dan anak cucunya tidak berhak sama sekali.sedangkan kakek sebelum meninggal tidak meninggalkan surat hibah maupun wasiat mengenai hal itu.dulu sama ibu surat tanah sama rumah sudah di ganti atas nama ibu semua.dan sekarang ibu juga sudah meninggal.jadi sebenarnya pembagian yang benar untuk harta yang dari kakek bagaimana?apakah cucunya 3 orang ini yang berhak atau ada hukum lain.karena anak angkat nenek minta harta tersebut di bagi 2.yaitu 1/2 buat anak2 ibu..1/2 lagi buat dia.dan nenek setuju,,,kami jadi bingung.mohon kirimkan peraturan yang benar tentang hal ini.saya tidak mau permusuhan di keluarga saya.saya cuma ingin tahu hukum yang benar menurut negara dan agama.nenek menyerahkan sawah warisanya kita tidak apa2,tapi untuk warisan dari kakek kita tidak terima begitu saja kalau di bagi 2 langsung gitu ajah.soalnya anak tersebut cuman anak angkat yang surat 2nya juga tidak jelas.terima kasih banyak.di tunggu jawabanya.

  12. ass, ww.
    saya ingin bertanya mengenai kasus pwmbagian waris dari kakek saya, kakek saya memiliki 5 orang aanak yg terdiri 2 anak laki-laki dan 3 anak perempuan. terjadi perbedaan pendapat diantara anak2 kakek saya dipicu terjadinya gugatan oleh sadara/ahli waris dari saudara kandung kakek saya (kakek saya empat bersaudara terdiri dari 1 laki-laki (kakek saya) dan 3 perempuan) mereka mengugat alm. kakek saya tidak membagi warisan dari bapak mereka dan menuduh kakek saya mengusai untuk dirinya sendiri dan gugatan ini terjadi pengadilan agama. adapun gugatan mereka semuanya ditolak spengadilan tinggi (putusan tetap karena mereka tidak kasasi ke MA. akibat kejadian ini 2 anak perempuan kakek saya menginginkan pembgian warisan harta warisan ayah mereka tidak dari ayah mereka malah menginginkan dari kakek mereka dan ini sudah memaksakan keinginan mereka ini pada ahli waris yang lain sehingga timbul permaslahan. saya (anak laki-laki dari anak laki-laki kakek saya) ingin bertanya bagai mana menyikapii permasalahn ini, apakah dapat dibenarkan keinginan 2 anak perempuan kakek saya tersebut, mohon penjelasan karena permasalahan ini sudah mengganggu keharmonisan keluarga besar kami. wasalam

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s